Dedi Mulyadi

bogorplus.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan revisi terhadap desain pembangunan kawasan Bumi Ageung Batutulis. Revisi ini diperlukan agar desain tersebut selaras dengan rencana pemanfaatannya sebagai Museum Pakuan Padjajaran. Menanggapi arahan dari Gubernur, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyatakan […]

bogorplus.id – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mendampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam peninjauan area Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (Bakorwil) I yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, pada hari Senin (14/4/2025). Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Jawa Barat memberikan nama baru untuk Bakorwil Bogor, yaitu Gedung Pakuan Pajajaran. Dedie Rachim menjelaskan, “Kalau di Bandung namanya Gedung […]

bogorplus.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya Pemerintah Kota Bogor dalam membangun Museum Pajajaran. Meskipun museum tersebut belum sepenuhnya terwujud, langkah awal menuju pencapaian itu telah ditunjukkan dengan hadirnya Bumi Ageung Batutulis. Hal ini disampaikan Dedi Mulyadi saat mengunjungi Situs Prasasti Batutulis dan Bumi Ageung Batutulis bersama Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, pada hari Senin (14/4/2025). Dedi Mulyadi mengungkapkan, “Semangat membangun museum juga sudah luar […]

bogorplus.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menanggapi santai usulan penamaan calon daerah otonomi baru (CDOB) wilayah Barat dan Timur Kabupaten Bogor yang diajukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dedi sebelumnya merekomendasikan agar CDOB tak lagi menggunakan nama Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur. Ia mengusulkan nama dengan nilai sejarah […]

bogorplus.id- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan proses hukum terkait dengan polemik uang kompensasi para supir angkot puncak terus berjalan. Meski sudah menerima laporan mengenai pengembalian uang kepada para sopir, Dedi menegaskan akan tetap melakukan penyelidikan. Hal ini bertujuan agar memberikan efek jera kepada siapapun yang melakukan pemangkasan bantuan dari Provinsi Jawa Barat. “Logika sederhana […]

bogorplus.id- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melalui instagram pribadinya menelpon sopir angkot di Bogor. Dedi Mulyadi, menindaklanjuti terkait dengan adanya isu mengenai uang kompensasi sopir angkot di jalur puncak yang diduga disunat. Diketahui, ada sebanyak 653 sopir angkot dari tiga trayek Cisarua-Bogor, Bogor-Pasirmuncang, dan Bogor-Cibedug yang diberikan kompensasi. Para sopir angkot mendapatkan kompensasi dengan total […]

bogorplus.id- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meliburkan sopir angkot kota (Angkot) selama satu minggu saat Idul Fitri 446 H, di Jalan Raya Puncak, Bogor. Kebijakan itu dimbil untuk mengantisipasi kemacetan horor yang kerap terjadi selama masa liburan. Sopir angkot diberikan kompensasi berupa uang Rp 1 juta dan sembako senilai Rp 500 ribu berbentuk sembako. Namun, […]

bogorplus.id- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta para sopir angkutan kota (Angkot) di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor untuk libur saat Hari Raya Idul Fifti 1446 H / 2025. Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi melalui akun instagram pribadinya bersama para sopir angkot, Kamis (27/3) kemarin. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi kemacetan horo di Kawasan Puncak […]

bogorplus.id- Pemerintah melalui Kementerian KLHK dan Kemenhut tengah gencar melakukan penertiban di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Total sementara yang mereka tertibkan dan di pasangi plang penyegelan sedikitnya ada 11 bangunan vila maupun tempat wisata. Kementerian lingkungan hidup menyegel bangunan yang berdiri di atas Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Sementara Kemenhut menyasar tempat-tempat wisata yang berdiri […]

bogorplus.id-Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan menandatangi surat pengambil alihan tanah bantaran sungai yang akan di klaim oleh negara. Ia mengatakan, surat itu sudah disiapkan oleh Kementrian Perumahan dan Pemukiman serta Kementrian ART/BPN hanya tingal diputuskan saja. “Senin di tanda tangani, kalau diputuskan ya bisa saja (berlaku), kan berikutnya tergantung pemerintah pusat bentuknya mau seperti […]