Pemerintah Siapkan Kabupaten Bogor Jadi Lokus Utama Program Perumahan Rakyat 2026

bogorplus.id- Bupati Bogor Rudy Susmanto mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Kabupaten Bogor, Senin (3/11) kemarin.

Acara ini menjadi momentum sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, sektor perumahan bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi

penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menilai Kabupaten Bogor memiliki potensi besar dalam sektor ini, karena pembangunan rumah subsidi terus meningkat dan berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Pertumbuhan ekonominya bagus, dan saya yakin itu karena faktor perumahan. Rumah subsidi banyak dibangun, kegiatan konstruksi meningkat, dan itu membuka banyak lapangan pekerjaan. Satu rumah subsidi bisa menyerap tenaga kerja 4–5 orang,” ujarnya.

Maruarar juga berkomitmen menetapkan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur untuk sektor perumahan, termasuk penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembangunan rumah subsidi.

Ia menargetkan Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan capaian tertinggi di Indonesia.

“Kita harus menjadikan Kabupaten Bogor sebagai contoh. Penyerapan KUR dan rumah subsidi harus paling banyak, karena di sini Presiden Republik Indonesia tinggal, begitu juga Presiden sebelumnya. Angka kemiskinan ekstrem harus bisa berkurang drastis,” tegasnya.

Selain itu, Maruarar menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan dan efisien dalam pelaksanaan program perumahan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Melalui sistem belanja langsung, ada efisiensi anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki lebih banyak rumah rakyat. Ini langkah yang sangat baik dan harus terus diperkuat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam menghadirkan hunian yang layak dan inklusif bagi masyarakat.

“Saya bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta jajaran Pemkab Bogor berkomitmen menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Senada, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menuturkan bahwa pembangunan sektor perumahan menjadi bagian penting dari visi Jawa Barat untuk menciptakan masyarakat yang “sejahtera dan bahagia”.

“Gemah ripah artinya sejahtera, repeh rapih artinya bahagia. Pemerintah hadir untuk membahagiakan masyarakat dan menyejahterakan mereka melalui pembangunan sektor perumahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, sektor perumahan memiliki multiplier effect besar, mampu menggerakkan hingga 140 subsektor ekonomi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.

“Satu rumah melibatkan empat pekerja. Jika sepuluh ribu rumah dibangun, berarti ada empat puluh ribu lapangan kerja baru. Inilah mengapa perumahan menjadi sektor andalan dalam menggerakkan ekonomi daerah,” tegasnya.

Herman juga mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang menggulirkan berbagai program strategis seperti BSPS, MLPP, dan Kredit Program Perumahan (KPP).

Ia menyebut, pada 2026 pemerintah menargetkan pembangunan 400 ribu unit BSPS, dan berharap 20 persen di antaranya dialokasikan untuk Jawa Barat, dengan Kabupaten Bogor sebagai daerah prioritas.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, Kabupaten Bogor diharapkan dapat menjadi role model nasional dalam penyediaan perumahan rakyat yang tidak hanya layak huni, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.