Kader Muda PDIP Samakan Pilkada via DPRD dengan Senam Poco-Poco: Demokrasi Jangan Maju-Mundur
- account_circle Sandi
- calendar_month Ming, 11 Jan 2026
- comment 0 komentar
Kader Muda PDIP Samakan Pilkada via DPRD dengan Senam Poco-Poco: Demokrasi Jangan Maju-Mundur. Foto : PDIP
bogorplus.id– Kader muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melontarkan kritik tajam terhadap wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Mereka menyebut gagasan tersebut seperti senam Poco-Poco bergerak maju, mundur, ke kanan, dan ke kiri—yang dinilai tidak sejalan dengan semangat demokrasi.
Politikus muda PDIP Muhammad Syaeful Mujab mengatakan, istilah tersebut juga mencerminkan pandangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang menilai wacana perubahan sistem Pilkada justru membawa demokrasi ke arah yang tidak jelas.
“Senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” ujar Syaeful dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, dilansir antara news, Minggu (11/1).
Syaeful menegaskan, momentum evaluasi sistem Pilkada seharusnya menjadi titik penegasan arah demokrasi Indonesia apakah ingin terus berkembang atau justru mengalami kemunduran. Ia menilai, alasan menekan politik uang tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mencabut hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung.
“Persoalan politik uang adalah tantangan demokrasi yang harus diselesaikan, bukan dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro. Ia menekankan bahwa hubungan emosional antara pemimpin dan rakyat hanya dapat terbangun melalui pemilihan langsung.
“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyat kalau rakyat tidak mengenal siapa dia? Kalau dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, sulit berharap masalah rakyat bisa benar-benar selesai,” kata Seno.
Menurut Seno, bagi PDIP pemilu bukan sekadar perebutan kursi kekuasaan, melainkan sarana membangun kepemimpinan yang amanah. Terlebih, ia menilai kondisi masyarakat saat ini masih dihadapkan pada berbagai kesulitan hidup.
“Masa hak rakyat untuk menentukan siapa pemimpin mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Bagi kami, itu sulit diterima oleh akal sehat,” ujarnya.
Sebagai informasi, PDIP menggelar Rakernas I pada 10–12 Januari 2026. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, rakernas ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan upaya konsolidasi partai dalam menjalankan peran sebagai penyeimbang kekuasaan.
“Rakernas ini membahas sikap politik partai, termasuk respons terhadap persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, ekonomi, penegakan hukum, serta tanggung jawab kerakyatan partai,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/1).
Hasto menambahkan, sikap resmi PDIP terkait sistem Pilkada akan diumumkan secara formal melalui rekomendasi hasil Rakernas I yang dijadwalkan pada Senin, 12 Januari 2026.
- Penulis: Sandi
