Jenal Mutaqin Ingin Mempererat Komunikasi Antar Forum dan Kemendagri
- account_circle Tim Bogor Plus
- calendar_month Jum, 23 Mei 2025
- comment 0 komentar
bogorplus.id – Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) di seluruh Indonesia mengadakan workshop di Hotel Mercure, Jakarta, Kamis (22/5/2025). Acaranya yang berlangsung selama dua hari ini fokus pada pembahasan mengenai peranan dan tanggung jawan wakil kepala daerah (WKDH), khususnya sehubungan dengan kebijakan serta kewenangan sebagai pendamping kepala daerah.
Workshop ini mengangkat dua tema besar. Yang pertama adalah “Posisi dan Kewenangan Wakil Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah” dan yang kedua “Membangun Forum Wakil Kepala Daerah Sebagai Mitra Strategis Pemerintah Nasional dan Daerah.”
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, berharap agar kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang nyata. Terutama untuk memperjelas peran dan tanggung jawab sebagai wakil kepala daerah.
“Termasuk harus kita ketahui seberapa kuat taring forum ini dalam hal legitimasi dan pengakuan dari lembaga – lembaga tinggi negara,” ungkap Jenal Mutaqin.
Menurut Jenal Mutaqin, Bima Arya yang merupakan mantan Wali Kota Bogor dan sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), menilai hal ini sebagai peluang besar untuk mempererat komunikasi antara forum dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Sehingga Forwakada ini jangan sampai menjadi acara seremonial saja. Harus ada rekomendasi yang kuat dan konkret yang bisa diangkat sampai lima tahun berikutnya,” tambah Jenal Mutaqin.
Di tempat yang sama, Deddy Winarwan yang menjabat sebagai Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, menjelaskan bahwa ada tugas serta fungsi WKDH yang sudah diatur dalam undang-undang.
Pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan area yang rawan terjadi konflik.
Karenanya, untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang terstruktur dan teratur agar ada tumpang tindih antara keduanya.
“Selain itu dibutuhkan juga sinkronisasi yang lebih efektif antara tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya, yang muaranya demi percepatan kemajuan daerahnya,” kata Deddy.
- Penulis: Tim Bogor Plus
