Dari Leuit Tradisional hingga Lumbung Modern, Strategi Bupati Bogor Rudy Susmanto Perkuat Ketahanan Pangan 

bogorplus.id -Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur jalan yang paling menyita perhatian publik.

Pemerintah Kabupaten Bogor justru menapaki langkah sunyi namun strategis, memperkuat ketahanan pangan dari hulu hingga hilir.

Dalam satu tahun kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi (Jaro Ade), pembangunan tak hanya berbicara soal beton dan aspal, tetapi juga soal gabah, lumbung, dan kemandirian pangan.

Rudy menegaskan, ketahanan pangan menjadi prioritas yang berjalan seiring dengan pembangunan lainnya.

Ia mempersiapkan wilayah Cariu dan Jonggol sebagai lumbung utama pangan Kabupaten Bogor, sekaligus memperkuat sarana produksi petani agar proses pascapanen tidak lagi bergantung pada daerah lain.

“Sehingga para petani yang ada di Cariu, Jonggol, tadi perlu keluar ke Karawang untuk mengupas, memproses gabahnya menjadi padi,” ujarnya, Kamis (19/2).

Ia menjelaskan, selama ini gabah hasil panen petani Bogor harus dikirim ke Karawang untuk diproses, lalu kembali lagi ke Bogor untuk dipasarkan. Proses itu membuat harga beras naik rata-rata Rp500 per kilogram.

“Nah panennya di Bogor, prosesnya di Bogor, langsung didistribusikan kepada masyarakat dan para pedagang,” sambungnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Bogor menyiapkan berbagai peralatan, mulai dari alat pengupas gabah hingga alat pengering atau bed dryer.

Pemerintah daerah juga menghibahkan Rice Milling Unit (RMU) atau penggilingan padi kepada kelompok tani selama tiga tahun terakhir. Dengan alat itu, petani mampu menggiling hingga dua ton padi per hari.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menilai transformasi teknologi menjadi kebutuhan mendesak. Curah hujan tinggi membuat kadar air pada gabah cukup besar sehingga memengaruhi kualitas beras.

“Sehingga tahun ini dalam infrastruktur ketahanan pangan kita memberikan kepada petani bed dryer agar padi itu cepat mengering sehingga beras itu naik derajatnya,” jelasnya.

Tak hanya modernisasi alat, Pemkab Bogor juga mendorong setiap desa memiliki cadangan pangan antara 500 kilogram hingga satu ton. Cadangan itu disimpan di lumbung atau leuit desa sebagai antisipasi saat paceklik.

“Supaya ketika ada paceklik atau hal-hal kerawanan pangan maka dia bisa mengambil stok yang tersedia di lumbung atau di leuitnya,” ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan empat pilar ketahanan pangan menurut Food and Agriculture Organization (FAO), yakni ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan gizi, dan stabilitas pasokan. Tantangan seperti perubahan iklim dan alih fungsi lahan pertanian pun menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Dalam satu tahun kepemimpinan, Rudy–Ade merehabilitasi dan memelihara 13 unit jaringan irigasi usaha tani, membangun serta memperbaiki delapan unit jalan usaha tani, dan mengerjakan tiga unit dam parit.

Mereka juga membangun lima unit prasarana pertanian seperti green house dan rumah penampungan hasil. Pada 2025, dua kali panen raya digelar sebagai simbol optimisme produksi pangan lokal.

Dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga memperkuat langkah tersebut, antara lain pembangunan dua unit jaringan irigasi usaha tani, tiga unit jaringan irigasi perpipaan, satu unit long storage, serta satu unit dam parit.

Namun, di balik modernisasi itu, Rudy tidak melupakan akar budaya Sunda yang telah lama menjadi benteng ketahanan pangan: leuit.

Di Kampung Urug, Sukajaya, leuit berdiri kokoh sebagai simbol kemandirian. Bangunan dari bambu dan kayu itu menyimpan gabah hasil panen dan melindunginya dari hama sekaligus menjaga kualitasnya. Setiap keluarga di kampung adat tersebut memiliki leuit dengan jumlah berbeda-beda.

Ketua Adat Kampung Urug, Ukat Raja Aya, menuturkan bahwa tradisi menyimpan padi di leuit masih dijalankan secara disiplin.

“Enggak, (leuit) buat satu keluarga. Ada yang punya lima, ada yang punya tujuh,” jelasnya.

Ia menerangkan, adat mengatur waktu pengambilan padi. Warga tidak boleh mengambil padi pada Sabtu dan Selasa. Hari bebas pengambilan hanya Kamis dan Minggu.

“Kalau di lumbung, kalau kata bahasa KDM mah adab, peraturan. Soalnya kan di adat masih pakai mipit amit ngala menta. Jadi itu peraturannya,” ujarnya.

Lebih dari itu, padi yang tersimpan di leuit tidak boleh diperjualbelikan. Aturan tersebut telah diwariskan turun-temurun oleh leluhur.

“Enggak boleh dijualin dari leluhur abah. Itu mah nitip jangan dijualin. Itu mah buat masing-masing keluarga, bukan buat masyarakat,” katanya tegas.

Bagi Ukat, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi menjadi harapan agar Kabupaten Bogor benar-benar kuat secara pangan.

“Mudah-mudahan karena itu satu paket antara gubernur sama bupati yang sekarang Pak Rudy. Jadi ketahanan pangan itu dia benar-benar ngabina, wabil khusus jangan sampai istilahnya kekurangan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Bogor,” pungkasnya.