Bupati Bogor Soal Pemekaran Bogor Barat : Harus Siap Nyata, Bukan Sekadar Wacana

bogorplus.id– Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa pemekaran Kabupaten Bogor Barat hanya bisa terwujud jika seluruh elemen bersatu dan bekerja berdasarkan kesiapan nyata.

Ia menolak pemekaran Bogor Barat yang berhenti pada wacana normatif tanpa dasar logis, terukur, dan konkret.

Hal itu disampaikan oleh Bupati saat membuka Lokakarya dan Pelantikan Pengurus Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPP KBB) di Gedung SBS Premier Venue, Rabu (17/12).

Di hadapan para tokoh dan pegiat pemekaran, Rudy mengajak semua pihak melakukan refleksi atas perjuangan pemekaran yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun.

“Kalau kita benar-benar ingin Kabupaten Bogor Barat mekar, kuncinya hanya satu, yaitu kebersamaan. Jangan membawa warna partai atau golongan. Yang kita perjuangkan adalah kepentingan masyarakat Bogor Barat,” ujarnya.

Rudy menekankan, sejarah tidak akan mencatat latar belakang politik siapa pun, melainkan siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat.

Karena itu, ia meminta seluruh elemen meninggalkan kepentingan pribadi dan kelompok demi masa depan Bogor Barat.

Sebagai bukti keseriusan, Rudy mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan fondasi konkret pemekaran.

Salah satunya dengan mengajukan permohonan lahan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat kepada PTPN pada Agustus 2025, yang secara prinsip telah disetujui pada November 2025.

“Calon ibu kota tetap direncanakan berada di Kecamatan Cigudeg, sesuai keputusan dan kajian para tokoh Bogor Barat sebelumnya,” jelasnya.

Selain kesiapan lahan, pemerintah daerah juga menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah barat.

Dalam sepuluh bulan masa kepemimpinannya, ratusan miliar rupiah dialokasikan untuk pembangunan jalan, permukiman, dan fasilitas dasar, termasuk membuka akses jalan Malasari hingga perbatasan Sukabumi yang puluhan tahun belum tersentuh pembangunan.

“Kami tidak banyak bicara, kami bekerja dengan data dan fakta. Infrastruktur Bogor Barat kami siapkan sekarang, bukan tahun depan,”tuturnya.

Ia menambahkan, proses pemekaran saat ini telah masuk tahap Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB).

Pemerintah menargetkan penyelesaian administrasi dan land clearing pada 2026, dilanjutkan pembangunan infrastruktur pemerintahan pada 2027, hingga pusat pelayanan publik dan fasilitas pemerintahan beroperasi pada 2028.

“Kesiapan ini menunjukkan keseriusan kami dalam menjawab kebutuhan masyarakat Bogor Barat akan percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPP KBB Yana Nurheryana mengapresiasi komitmen dan kerja nyata Bupati Bogor, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Nanggung dan Malasari.

“Selama bertahun-tahun wilayah Nanggung dan Malasari nyaris tidak tersentuh pembangunan. Hari ini kami melihat bukti nyata, bukan sekadar narasi,” ungkapnya.

Menurut Yana, kecintaan terhadap Kabupaten Bogor tidak ditentukan oleh asal-usul, melainkan oleh kerja nyata.

Ia menyebut dimulainya pembangunan di Nanggung dan Malasari pada 2025 yang ditargetkan rampung 2026 sebagai bukti konkret perhatian pemerintah daerah.

“Masyarakat menaruh harapan besar agar aspirasi Bogor Barat terus diperjuangkan hingga ke pemerintah pusat. Kami berharap pembangunan ini berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,”pungkasnya.