Bupati Bogor Gandeng Pengusaha, Buka Layanan Publik di VIVO Mall
- account_circle Sandi
- calendar_month Jum, 2 Jan 2026
- comment 0 komentar
Bupati Bogor Rudy Susmanto. Foto : Diskominfo
bogorplus.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor resmi menempatkan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di VIVO Mall, Sukaraja.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan publik sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi kawasan.
Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, Jumat (2/1). Ia menegaskan, kehadiran pemerintah di pusat perbelanjaan bukan sekadar pemindahan kantor, melainkan bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah dan dunia usaha.
“Ini bukan hanya soal berkantor di mal. Ini adalah kehadiran negara di ruang publik yang mudah dijangkau masyarakat,” ujarnya.
Rudy menjelaskan, penempatan OPD di VIVO Mall juga merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan investasi yang sudah masuk ke Kabupaten Bogor.
Menurutnya, investor yang telah membangun dan menanamkan modal perlu didukung agar usahanya terus berjalan.
“Siapa pun yang sudah berinvestasi di Kabupaten Bogor, pemerintah berkewajiban menjaga keberlangsungan investasinya. VIVO Mall sudah membangun dan berinvestasi, maka pemerintah hadir dan berkolaborasi,” katanya.
Ia optimistis, keberadaan pelayanan publik di dalam mal akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian.
Aktivitas masyarakat yang datang untuk mengurus layanan pemerintahan diyakini mampu menghidupkan kembali ruang-ruang usaha yang masih kosong.
“Ketika masyarakat datang untuk mengurus pelayanan, mereka datang ke mal. Ini akan memberi efek berganda bagi dunia usaha dan UMKM lokal,” tuturnya.
Selain berdampak ekonomi, kebijakan ini dinilai mampu mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Dengan lokasi strategis dan fasilitas yang lengkap, warga tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintahan yang jauh atau sulit dijangkau.
“Kami ingin pelayanan lebih dekat, lebih cepat, dan lebih nyaman bagi masyarakat,” jelasnya.
Rudy menegaskan, berkantor di pusat perbelanjaan tidak akan mengurangi profesionalisme aparatur sipil negara. Ia justru menuntut kinerja yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan publik.
“Berkantor di mal bukan untuk berjalan-jalan. Justru di sini pemerintah harus lebih cepat melayani dan lebih responsif,” tegasnya.
Pemkab Bogor juga menyiapkan dukungan konkret bagi pelaku UMKM. Sebanyak 100 kios di VIVO Mall difasilitasi pemerintah daerah untuk diisi pelaku usaha lokal, sementara manajemen mal membuka peluang bagi UMKM lainnya.
Ke depan, kebijakan ini tidak berhenti di VIVO Mall. Pemkab Bogor berencana membangun mal pelayanan publik di wilayah barat dan timur Kabupaten Bogor sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Pelayanan publik harus terus berinovasi dan semakin dekat dengan masyarakat. Ini adalah arah pembangunan kami ke depan,”pungkasnya.
- Penulis: Sandi
