bogorplus.id – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mendampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam peninjauan area Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (Bakorwil) I yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, pada hari Senin (14/4/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Jawa Barat memberikan nama baru untuk Bakorwil Bogor, yaitu Gedung Pakuan Pajajaran. Dedie Rachim menjelaskan, “Kalau di Bandung namanya Gedung Pakuan, di Bogor ditambahkan ‘Pajajaran’. Ini menunjukkan hubungan emosional dan historis yang kuat antara Bogor dan Kerajaan Pajajaran, sehingga menurut beliau, Bogor memang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Jawa Barat.”
Menyinggung tentang penggunaan Gedung Bakorwil sebagai kantor gubernur, Dedie Rachim menilai bahwa meskipun secara fisik gedung sudah tersedia, fasilitas perkantoran yang memadai masih belum terpenuhi. Gubernur pun meminta agar gedung tersebut segera difungsikan sebagai tempat berkantor.
Raden Iip Hidayat, Analis Kebijakan Ahli Utama di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat, mengungkapkan bahwa gedung yang kini bernama Gedung Pakuan Pajajaran akan digunakan sebagai salah satu kantor oleh Dedi Mulyadi.
“Karena beliau nantinya akan berkantor di lima lokasi, di Bandung, Bogor, Purwakarta, Cirebon, dan Garut. Ini adalah bekas kantor-kantor karesidenan pada zaman dulu,” jelasnya.
Saat ini, proses penataan kantor masih berlangsung dengan tujuan utama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Saat ini ada pembicaraan mengenai bagaimana gedung ini bisa difungsikan, termasuk penataan ruangan. Tadi, seperti yang disampaikan, ada kemungkinan pagarnya atau tembok di luar bangunan yang dekat Samsat dibuka agar menyatu antara pelayanan dan kantor gubernur,” tambahnya.
Ruang kerja Gubernur Jawa Barat, yang rencananya akan berada di lantai dua, saat ini masih dalam tahap perencanaan oleh Biro Umum Provinsi Jawa Barat.
“Sedang merencanakan penataannya. Mungkin bulan depan atau pekan depan penataan ini sudah bisa dimulai. Pak Gubernur sudah memberikan arahan agar setiap kantor ini bisa dijadikan tempat pelayanan yang dekat dengan masyarakat.” ungkap Raden Iip Hidayat.
Namun, perlu dicatat bahwa ruang-ruang di gedung tersebut tidak dapat diubah karena statusnya sebagai cagar budaya. Penataan kantor direncanakan akan berlangsung selama dua hingga tiga bulan, setelah itu gedung akan segera ditempati. Nantinya, Dedi Mulyadi akan bergiliran berkantor di kelima daerah tersebut satu atau dua minggu sekali.
