Aliansi BEM se-Bogor Raya Kepung Balai Kota, Ajukan Sembilan Tuntutan
- account_circle Sandi
- calendar_month 16 jam yang lalu
- comment 0 komentar
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Bogor Raya menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Bogor, Jumat (13/2/2026), yang berujung pada dialog terbuka dengan jajaran Pemkot Bogor di teras Balai Kota. Foto: bogorplus.id
bogorplus.id-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Bogor Raya menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Bogor, Jumat (13/2/2026).
Aksi yang sempat memanas hingga merusak pagar kantor pemerintahan itu akhirnya berujung dialog terbuka antara mahasiswa dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Mahasiswa menyuarakan sembilan tuntutan sebagai bentuk evaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin.
Mereka menyoroti isu ketenagakerjaan, transparansi anggaran, tata kelola lingkungan, hingga pelayanan publik.
Koordinator Aksi Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kami hadir untuk menyampaikan evaluasi kritis atas satu tahun kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota. Ada sembilan tuntutan utama yang kami ajukan demi perbaikan Kota Bogor,” ujar Indra saat membacakan tuntutan di hadapan massa dan pejabat Pemkot Bogor.
Mahasiswa mendesak Pemkot segera menerbitkan dan mengimplementasikan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal guna menekan angka pengangguran, khususnya lulusan SMK.
Mereka juga menuntut transparansi serta audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan RSUD Kota Bogor.
Selain itu, massa aksi menyoroti rendahnya capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH), persoalan tata kelola sampah, lambannya penyelesaian pembangunan jalan trase Batutulis, hingga transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami juga meminta penataan pedagang kaki lima dilakukan secara manusiawi dengan menyediakan lokasi relokasi yang layak. Kemacetan, jalan rusak, pungutan liar di instansi pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat dan guru harus menjadi perhatian serius,” kata Indra.
Menanggapi tuntutan tersebut, Jenal Mutaqin menyatakan Pemkot Bogor menerima seluruh aspirasi mahasiswa dan mengapresiasi kritik yang disampaikan.
“Kami mengapresiasi seluruh masukan dari rekan-rekan mahasiswa. Kami menghadirkan jajaran dinas terkait untuk menjelaskan langsung setiap poin tuntutan. Pemerintah Kota Bogor terus berupaya memberikan yang terbaik bagi seluruh warga,” ujar Jenal.
Dalam dialog terbuka itu, sejumlah dinas terkait—mulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan.
Kemudian, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pendapatan Daerah, hingga pihak RSUD Kota Bogor—memaparkan capaian dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan program kerja.
Setelah diskusi berlangsung, situasi berangsur kondusif. Massa aksi menerima penjelasan yang disampaikan dan membubarkan diri secara damai.
Jenal menegaskan komitmen pemerintahannya bersama Dedie A. Rachim untuk terus membuka ruang dialog dan memastikan kebijakan pembangunan berpihak pada masyarakat.
“Kami akan terus mengupayakan yang terbaik bagi warga Kota Bogor dan selalu terbuka terhadap kritik maupun saran. Kami juga berharap dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memajukan Kota Bogor,” tuturnya.
- Penulis: Sandi
