Breaking News
light_mode
Trending Tags

Berapa Gaji Bos PLN Sebenarnya? Bonus Tantiem Jadi Sorotan di Bawah Pemerintahan Prabowo

  • account_circle Dheza
  • calendar_month Sen, 18 Agu 2025
  • comment 0 komentar

Bogorplus.id – Sorotan terbaru datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menilai praktik pemberian bonus tambahan atau tantiem bagi pejabat BUMN tidak masuk akal.

Dalam pidato Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung Parlemen, Jumat, 15 Agustus 2025, Prabowo mengungkap ada komisaris BUMN yang hanya rapat sebulan sekali namun tetap menerima tantiem hingga Rp40 miliar per tahun.

“Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun,” ujar Prabowo.

Ia bahkan menyebut, istilah tantiem hanyalah cara untuk membungkus bonus besar dengan istilah asing agar publik tidak memahami maksud sebenarnya.

“Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” tegasnya.

PLN, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis yang memegang peran vital dalam penyediaan listrik nasional, selama ini dikenal memberikan remunerasi cukup tinggi kepada jajaran pimpinannya.

Selain gaji pokok yang nilainya fantastis, para petinggi perusahaan juga menerima sejumlah tunjangan dan bonus tahunan, termasuk tantiem yang besarannya bisa mencapai miliaran rupiah.

Lantas, berapa sebenarnya gaji dan bonus yang diterima direksi hingga komisaris PLN setiap tahunnya?

Apa Itu Tantiem dan Aturannya di BUMN?

Tantiem pada dasarnya merupakan pembagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada direksi, komisaris, maupun karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja.

Besarannya ditentukan berdasarkan persentase laba bersih dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau melalui keputusan Menteri BUMN dengan mempertimbangkan aspek kewajaran serta kemampuan finansial perusahaan.

Menariknya, aturan BUMN juga memungkinkan pemberian tantiem meski perusahaan merugi, asalkan indikator kinerja tertentu tercapai.

Hal inilah yang membuat publik kerap mempertanyakan keadilan sistem bonus tersebut.

Berapa Gaji Bos PLN?

PLN termasuk salah satu BUMN dengan alokasi gaji dan bonus tertinggi.

Mengacu pada laporan keuangan tahun 2023, total gaji, tantiem, dan fasilitas lain untuk jajaran direksi mencapai Rp 435,861 miliar.

Rinciannya meliputi:

  • Gaji 10 direksi: Rp 45,241 miliar
  • Tantiem 10 direksi dan 2 direksi lama: Rp 229,377 miliar
  • Tunjangan perumahan 7 direksi: Rp2,128 miliar
  • THR 10 direksi: Rp4,057 miliar
  • Tanggungan PPh Pasal 21: Rp152,6 miliar
  • Tanggungan BPJS: Rp2,459 miliar

Jika dihitung, seorang direksi PLN mengantongi gaji sekitar Rp277 juta per bulan atau Rp 4,524 miliar per tahun.

Di luar itu, para pimpinan juga berhak atas tantiem sekitar Rp19,11 miliar per tahun.

Artinya, total penghasilan direksi bisa mencapai Rp23,63 miliar per tahun hanya dari gaji dan bonus.

Penghasilan komisaris PLN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021.

Besarannya ditetapkan berdasarkan persentase dari penghasilan Direktur Utama yakni.

  • Komisaris Utama: 45 persen dari penghasilan Direktur Utama
  • Wakil Komisaris Utama: 42,5 persen dari penghasilan Direktur Utama
  • Anggota Dewan Komisaris: 90 persen dari penghasilan Komisaris Utama
  • Penulis: Dheza

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Bali Tolak Kehadiran GRIB Jaya

    • calendar_month Sen, 12 Mei 2025
    • account_circle Tim Bogor Plus
    • 0Komentar

    bogorplus.id – Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkapkan bahwa ia akan menolak kehadiran GRIB Jaya di Bali jika organisasi tersebut mendaftar. GRIB telah menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Selain keterlibatan anggotanya dalam insiden pembakaran mobil polisi di Depok, pemimpin organisasi ini, Hercules, juga dikenal sebagai sosok yang kontrovesial. “Tidak akan diterima, pemerintah daerah berhak menolak. […]

  • Sambut Baik Rencana Penghapusan Utang Petani, Heri Gunawan: Ini adalah awal kemajuan pertanian Indonesia

    • calendar_month Sel, 6 Mei 2025
    • account_circle Tim Bogor Plus
    • 0Komentar

      Bogorplus.id – Sekertaris fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bogor, Heri Gunawan sangat mendukung upaya pemerintah pusat dalam menghapus utang petani dan nelayan.   Heri menyampaikan, penghapusan utang para petani dan nelayan yang macet dibayarkan itu, akan mengembalikan produktifitas mereka dalam memaksimalkan sektor pertanian dan perikanan.   “Saya sangat mendukung upaya pemerintah pusat dalam menghapus utang […]

  • Konferensi PUIC dan OKI Bahas Iklim Negara Hingga Konflik Palestina

    • calendar_month Sen, 12 Mei 2025
    • account_circle Tim Bogor Plus
    • 0Komentar

    bogorplus.id – Konferensi ke-19 dari Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) diadakan di DPR. Agenda utama dari konferensi ini adalah untuk menetapkan topik dan menegaskan tema serta substansi yang akan dibahas dalam forum parlemen OKI. PUIC ke-19 berlangsung di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, […]

  • Pj Bupati Bogor Hadiri Penutupan Sementara Pengajian Rumah Santri, Kang RS: kolaborasi santri dan umaro 

    • calendar_month Ming, 16 Feb 2025
    • account_circle Tim Bogor Plus
    • 0Komentar

    Bogorplus.id – Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri menghadiri kegiatan penutupan pengajian rumah santri sementara (tawaqufan) di Masjid Nurul Iman Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang, Sabtu 15 Februari 2025.   Bachril Bakri menyebut, dirinya bersyukur bisa bertemu dan bertatap muka langsung bersama para ulama hingga santri. Ia berharap, kolaborasi antara rumah santri dengan pemerintah terus dibangun.   […]

  • Mantan Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni Gugat KPU RI dan DKPP ke PTUN Jakarta

    • calendar_month Sab, 1 Mar 2025
    • account_circle Tim Bogor Plus
    • 0Komentar

    bogorplus.id- Sengketa tak berujung selesai di tahap upaya administratif, Ummi Wahyuni Mantan Ketua KPU Jawa Barat (Jabar), akhirnya mengambil langkah untuk menggugat KPU RI dan DKPP RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan itu telah didaftarkan oleh Pengacaranya dari kantor hukum Fitriadi & Permana Lawyers yang diwakili Geri Permana selaku kuasa hukum dan telah […]

  • Rencana Bus BTS Cibinong-Puncak Batal Beroperasi di Februari 2025

    • calendar_month Sel, 21 Jan 2025
    • account_circle Tim Bogor Plus
    • 0Komentar

    bogorplus.id – Bus BTS rute Cibinong sampai Puncak batal beroperasi pada Februari 2025 mendatang. Hal itu dikarenakan hingga saat ini pihak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama Pemkab Bogor masih melakukan kajian. Plt. Kepala BPTJ, Suharto mengatakan, pihaknya tengah melakukan pengkajian terkait dengan titik shelter dan penataan angkutan kota. “Kita akan menggeser terhadap layanan angkutan […]

expand_less