Bahlil Sedang Mempersiapkan Langkah Upaya Peningkatan Lifting Minyak
- account_circle Tim Bogor Plus
- calendar_month Kam, 22 Mei 2025
- comment 0 komentar
bogorplus.id – Pemerintah sedang mencari berbagai cara untuk meningkatkan produksi minyak tanah air. Produksi minyak tercatat hanya mencapai 580 ribu barel per hari pada 2024, sedangkan kebutuhan mencapai lebih dari 1 juta barel per hari.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah harus melakukan impor dengan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, Bahlil mengungkapkan kesiapan untuk melakukan langkah-langkah yang tidak biasa dalam upaya meningkatkan lifting minyak.
Langkah pertama yang diambil adalah melakukan perubahan regulasi secara menyeluruh. Bahlil menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tidak lagi mempertimbangkan sistem penbagian hasil dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau investor migas.
“Kami dari Kementerian ESDM terpaksa melakukan hal-hal yang di luar kelaziman. Karena kalau hal-hal yang lazim rasanya lifting kita akan seperti itu saja. Maka apa yang dilakukan? Yang pertama kita melakukan perubahan regulasi besar-besaran, melakukan percepatan dan tidak lagi kita persoalkan antara gross split atau cost recovery,” kata Bahlil dalam acara The 49th IPA Convention and Exhibition di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (22/5/2025).
Gross split adalah sistem pembagian hasil produksi secara langsung antara pemerintah dan kontraktor, tanpa adanya mekanisme penggantian biaya operasional. Sedangkan pada gross recovery, pemerintah akan mengganti biaya operasional yang ditanggung oleh kontraktor.
Selanjutnya, pemerintah akan bertindak tegas terhadap KKKS yang dianggap lambat dalam mengelola blok migas. Bahlil mengatakan pemerintah akan mengambil izin tersebut dan memberikannya kepada investor lain.
Bahlil menegaskan bahwa dirinya akan menjalankan kebijakan ini tanpa pilih kasih dan akan diterapkan kepada semua pihak. Bahkan jika diizinkan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan ini juga akan diberlakukan kepada Badan Usaha Milik Negara (BRIN).
“KKKS yang sudah kita serahkan kewenangannya tapi masih lambat, mohon maaf secara undang-undang lima tahun kita harus tarik kepada negara dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan. Dan ini tanpa pandang bulu, kalau Bapak (Prabowo) izinkan tidak hanya swasta, BUMN pun kita lakukan Pak,” tegas Bahlil.
- Penulis: Tim Bogor Plus
