Bupati Bogor Sentil Disdik, Tindak Lanjut Temuan BPK Dinilai Terlalu Lambat
- account_circle Tim Bogor Plus
- calendar_month Sel, 13 Mei 2025
- comment 0 komentar
bogorplus.id -Bupati Bogor Rudy Susmanto menyoroti Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor yang dinilai lambat menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Rudy menyebut, pemeriksaan BPK untuk anggaran tahun 2023 atau temuan di tahun 2024 pada sektor pendiidkan masih menyangkut bantuan operasi sekolah.
Sebab, banyak persoalan yang tidak berjalan cepat dan tidak terkomunikasi sampai tingkat sekolah.
“Kalau yang tahun lalu masih menyangkut Bantuan Operasional Sekolah, tetapi kan permasalahannya kenapa ko tindaklanjutnya berjalannya tidak berjalan cepat,” kata Rudy di Gedung Sekretariat Daerah, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Selasa (13/5).
Saat ini, BPK sedang melakukan pemeriksaan anggaran 2024. Lembaga yang bertanggung jawab memeriksa keuangan negara itu, bahwa Disdik Kabupaten Bogor mengalami temuan kembali.
Rudy menyampaikan, Pada tahun lalu, terdapat 129 sekolah. Namun pada tahun ini terbilang menurun drastis menjadi 16 sekolah.
Padahal, Politisi Partai Gerinda itu berharap untuk tidak ada temuan sama sekali di sektor pendidikan Kabupaten Bogor.
“Temuan baru kalau (tahun) kemarin ada 129 sekarang, ada 16 sekolah dan tentunya kita pengen zero temuan,” kata dia.
Dia menjelaskan, temuan yang menyangkut administratif diminta untuk ditindaklanjut dengan cepat.
Mengingat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memiliki komitmen untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Sebagai informasi, Opini WTP merupakan impian bagi institusi pusat maupun daerah, karena institusi tersebut dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada masyarakat ataupun publik.
“Yang menyangkut administratif kita minta tindaklanjutnya sekarang, sehingga secara administratif tidak ada temuan, maka temuannya semakin turun. Karena kita punya komitmen bersama-sama supaya kita WTP,,” jelasnya.
Ia juga berkeinginan, mengembalikan kepercayaan publik kepada Pemkab Bogor dengan menghadirkan tata kelola pemerintah yang terbebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Dan kita harus kembalikan kepercayaan publik kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, bahwa kita ingin menghadirkan tata kelola pemerintahan dan para birokrat-birokrat yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” pungkasnya.
- Penulis: Tim Bogor Plus
