Polri Siap Menindak Kejahatan Siber, Guna Mendukung Ekonomi Indonesia
- account_circle Tim Bogor Plus
- calendar_month Kam, 8 Mei 2025
- comment 0 komentar
bogorplus.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan komitmen Polri dalam memerangi kejahatan siber, yang dianggap krusial untuk melindungi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Perjudian dan Penipuan Online menempati posisi teratas kejahatan siber yang ada di Indonesia,” tegas Jenderal Sigit.
Pernyataan ini disampaikan Jenderal Sigit dalam keynote speech di acara Program Monitoring Berbasis Risiko (Promensisko) TPPU dan TPPT terhadap Tindak Pidana Siber 2025, yang digelar di Auditorium Yunus Husein, Gedung PPATK, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Jenderal Sigit menekankan bahwa menjaga keamanan ruang siber bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, melainkan juga melibatkan peran semua pihak. Menurutnya, komitmen untuk menjaga keselamatan di ruang siber diperlukan untuk mencegah aliran dana masyarakat ke luar negeri akibat kasus penipuan dan judi online (judol).
“Keamanan ruang siber adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mencegah mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri seperti yang terjadi pada tindak pidana penipuan dan perjudian online,” ujarnya.
Jenderal Sigit berharap bahwa kegiatan ini dapat memperkuat peran aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam memerangi kejahatan siber. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersinergi.
“Kegiatan mentoring ini diharapkan dapat mendukung Promensisko TPPU dan TPPT dari tindak pidana siber melalui penguatan pemahaman tentang substansi, serta penanganan perkara berbasis risiko, peningkatan kapasitas, sekaligus menjadi momentum untuk bersinergi dalam memerangi kejahatan siber,” tambahnya.
Selain Jenderal Sigit, acara tersebut dihadiri oleh Menkomdigi Meutya Viada Hafid, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, dan hakim yustisial di kamar pidana Mahkamah Agung (MA) Dwi Sugiarto, serta pejabat dari Mahkamah Agung (MA) RI, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPATK, Polri, dan Kemenkomdigi.
- Penulis: Tim Bogor Plus
