Banyak Kades Purna Tugas, Bupati Bogor Perkuat Peran BPD Jaga Pembangunan Desa
- account_circle Sandi
- calendar_month 15 jam yang lalu
- comment 0 komentar
Bupati Bogor Rudy Susmanto saat mengadiri rakor BPD di Pakansari. Foto : Diskominfo
bogorplus.id– Bupati Bogor Rudy Susmanto mendorong penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjaga keberlanjutan pembangunan desa.
Diketahui, kepala desa di Kabupaten Bogor akan banyak mengakhiri masa jabatan dalam dua tahun ke depan.
Rudy Susmanto mengatakan Kabupaten Bogor memiliki lebih dari 6 juta penduduk dengan 416 desa dan 19 kelurahan.
Kedepan, akan menghadapi dinamika politik desa yang cukup besar pada 2026 hingga 2027 karena banyak kepala desa memasuki masa purna tugas.
“Pada tahun 2026 dan 2027 ada banyak kepala desa yang juga akan purna tugas. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi dinamika pembangunan desa,” ujarnya saat mengadiri rakor BPD di Pakansari, Jumat (6/3).
Ia menilai, menjelang akhir masa jabatan biasanya kepala desa lebih fokus pada konsolidasi politik. Karena itu, BPD harus tampil sebagai pengawal pembangunan agar program prioritas tetap berjalan.
“Berbagai program strategis nasional maupun daerah harus tetap terlaksana, seperti program Koperasi Desa Merah Putih, Operasi Desa Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis, percepatan penanganan TBC, serta pembangunan infrastruktur desa,” jelasnya.
Rudy juga mengajak seluruh anggota BPD untuk memperkuat soliditas dalam satu wadah organisasi agar memiliki visi yang sama dalam mengawal pembangunan desa.
“BPD harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa, terutama ketika terjadi masa transisi kepemimpinan di desa,” tegasnya.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen sekaligus Dewan Pengawas Abpednas, Reda Manthovani, menilai rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran BPD dalam mendukung program pembangunan di tingkat desa.
Menurut Reda, konsolidasi ini digelar pada waktu yang tepat karena banyak kepala desa akan memasuki akhir masa jabatan dalam beberapa tahun ke depan.
“Momentum ini harus dimanfaatkan oleh teman-teman BPD agar program-program prioritas nasional maupun daerah di desa dapat dimonitor dan disukseskan bersama,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa jajaran kejaksaan siap mendukung BPD dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Hal tersebut sejalan dengan amanah Asta Cita ke-6 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni membangun dari desa untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
- Penulis: Sandi
