Pemkab Bogor dan Kementerian Kehutanan Perkuat Sinergi Lindungi Taman Nasional Gunung Halimun Salak
- account_circle Sandi
- calendar_month 4 jam yang lalu
- comment 0 komentar

Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade saat peringatan hari jadi TNGHS yang ke-34 di Bumi Perkemahan Sukamantri, Kamis (26/2). Foto : Diskominfo
bogorplus.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Kementerian Kehutanan menegaskan komitmen memperkuat sinergi dalam menjaga kelestarian Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).
Penegasan ini disampaikan saat peringatan hari jadi TNGHS yang ke-34 di Bumi Perkemahan Sukamantri, Kamis (26/2).
Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Wamenhut RI), Rohmat Marzuki, menyebut TNGHS sebagai hutan tropis pegunungan terbesar di Pulau Jawa yang memiliki peran strategis ekologis dan ekonomi.
Kawasan ini menjadi daerah tangkapan air bagi jutaan masyarakat di Jawa Barat dan Banten, dengan 115 sungai berhulu dari hutan tersebut.
“Selain fungsi hidrologis, TNGHS juga menjadi habitat satwa kunci yang dilindungi seperti Elang Jawa, Owa Jawa, dan Macan Tutul Jawa. Nilai konservasinya diakui tidak hanya secara nasional, tetapi juga global,” ujar Rohmat.
Dalam arahannya, Wamenhut menekankan tiga pilar utama pengelolaan kawasan konservasi: penguatan perlindungan dan penegakan hukum kehutanan, pengembangan kolaborasi multipihak, serta pendekatan berbasis sains dan partisipasi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat memperkuat penertiban praktik ilegal di hutan melalui satuan tugas khusus dan peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan berbasis teknologi.
Sementara, Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, menyampaikan salam hormat dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto, sekaligus apresiasi atas kolaborasi pusat-daerah.
Menurutnya, TNGHS dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memiliki peran vital sebagai penyangga kehidupan.
“Tanpa kawasan konservasi ini, mungkin Bogor dan sekitarnya tidak dapat menikmati kualitas udara dan kesejukan seperti sekarang. Ini adalah benteng ekologis yang harus kita jaga bersama,” ujar Jaro Ade.
Selain itu, Jaro Ade menekankan perlunya pembenahan zonasi kawasan hutan yang selama ini tumpang tindih dengan lahan masyarakat.
Ia berharap proses ini dilakukan secara bertahap dan partisipatif untuk menghindari konflik sosial.
Pemkab Bogor juga tengah mendorong pembangunan hutan kota di setiap kecamatan, dengan target minimal satu hektare per kecamatan, disertai gerakan penanaman ribuan pohon di desa-desa.
Dengan semangat kolaborasi, Pemkab Bogor dan Kementerian Kehutanan optimistis TNGHS tetap menjadi benteng ekologis sekaligus sumber kehidupan bagi generasi mendatang.
- Penulis: Sandi








