Menteri LH Hanif Faisol Klaim Tidak Ada Pengangguran Imbas Penyegelan di Kawasan Puncak
- account_circle Sandi
- calendar_month Jum, 17 Okt 2025
- comment 0 komentar
Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq. Foto : bogorplus.id
bogorplus.id- Aksi penyegelan di kawasan Puncak, Bogor yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menuai kencaman dari warga.
Pasalnya, ada beberapa warga puncak yang berkeja di tempat- tempat wisata yang terdampak dari kebijakan menteri LH itu.
Hanif mengklaim tidak ada ada pengganguran usai tempat wisata dan vila di kawasan Puncak Bogor disegel.
“Tidak ada pengangguran, jadi kita tidak meruntuhkan lokasi itu. Jadi hanya dilakukan evaluasi,”ujarnya saat ditemui di Kota Bogor, Jumat (17/10).
Ia menegaskan pemerintah tidak boleh sembarangan dalam melakukan penindakan terkait pelaku pencemaran lingkungan.
Kata dia, pihaknya harus tetap mengedepankan ketahanan lingkungan. Sebab, setiap ada bencana banjir di kawasan puncak selalu ada korban jiwa.
“Sudahlah cukup korban yang tiap kali banjir datang ya, ada 17, ada 2 orang, 3 orang selalu meninggal. Apakah kemudian kita kompensasikan dengan sederhana, dibuka mata kita,”imbuhnya.
Eks Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup ini menuturkan sudah bertemu dengan anggota DPR RI, Mulyadi untuk mencari solusi penganan kawasan puncak.
“Kemarin sudah ketemu Pak Mulyadi dan teman-teman masyarakat yang lain. Kemudian besok Insya Allah kami akan undang supaya tidak simbang siur, tidak melalui perantara-perantara. Kami langsung panggil para ownernya untuk diskuskan ini,”ucapnya.
Kementerian Lingkungan Hidup berencana akan mengoptimalkan fungsi peningkatan kapasitas lingkungan mulai dari penanaman pohon dan pembuatan embun.
“Karena dari analisa kita, membangun ketahanan lingkungannya lebih utama dulu. Jadi bukan berarti mundur, tapi kita tingkatkan,”ucapnya.
Kemudian, dari bangunan-bangunan di kawasan puncak itu akan dievaluasi kembali mana yang boleh, dan mana yang harus disesuaikan.
“Tentu kebijakan pemerintah tidak boleh juga langsung membawa dampak yang frontal. Ini perlu akselerasi, ini kita sedang susun,”katanya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Muhsin mengatakan imbas penyegelan itu banyak pengusaha yang merumahkan para pekerja.
“Faktanya dari segel itu pengusaha itu ada beberapa karyawannya yang dirumahkan, karena ada ketakukan, karena dalam Surat Keterangan (SK ) membongkar,”katanya.
Muhsin meminta menteri LH untuk datang ke kawasan puncak dan berbincang mencari solusi dengan warga.
“Belum ada titik temu terkait solusi penanganan imbas penyegelan puncak. Kalo pak menteri bilang sudah bertemu dengan warga, itu warga mana?,” pungkasnya.
- Penulis: Sandi
